JAKARTA - Desas desus akan masuknya salah seorang kader PDI Perjuangan dalam jajaran kabinet, terkait rencana Presiden SBY akan melakukan reshuffle kabinet, mendapat perhatian serius oleh salah satu Ketua DPP PDI-P Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Secara khusus kepada Tribunnews, Senin (18/10/2010), Watubun mengingatkan kepada seluruh kader partai akan hasil Kongres PDI-P sebagai keputusan tertinggi partai yang memutuskan partai menjadi penyeimbang pemerintah.

"Keputusan kongres itu adalah keputusan tertinggi. Kongres sudah memutuskan oposisi. Jadi, kalau memang ada kader yang mau jadi menteri, dia tidak boleh mengatasnamakan partai," tandas Watubun.

Mantan aktivis GMNI ini kembali menegaskan, sikap partai, beroposisi kepada pemerintah, adalah sikap resmi yang tidak bisa diganggu gugat.  "Jadi, kalau ada calon menteri, kalau perorangan boleh saja, tapi tidak mewakili partai. Tentu akan ada sikap resmi partai bila ada yang mau menjadi menteri," tegasnya.

Sebelumnya, petinggi PDI-P yang lain, Emir Moeis  membantah, bila sudah ada kesepakatan yang terjadi terkait kemungkinan dimasukkannya Puan Maharani atas rencana Presiden SBY melakukan perombakan kabinetnya. Dirinya menegaskan, hingga kini tidak ada pembicaraan resmi yang sudah dilakukan terkait hal itu.

"Saya rasa tidak ada pembicaraan itu. Saya juga belum pernah mendengar apapun di DPP soal itu," kata Emir Moeis kepada tribunnews. Dikatakan, PDI-P sama sekali tidak pernah memikirkan jatah kursi apapun di kabinet. Tegas, dikatakan, kalaupun ada isu Puan Maharani akan masuk ke dalam kabinet, idu hanyalah sebatas isu.

"Ah, itu isu saja. Karena saya sama sekali tidak mendengar, dan tidak tahu. Sampai sekarang ini, isu itu tidak benar karena memang tidak ada pembicaraan," tandas Emir Moeis.