JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pemerintah saat ini. Terutama perbaikan birokrasi politik serta reformasi bidang hukum.

"Ini kami rapat lengkap untuk melakukan tindak lanjut dari tugas dan Perpres menyiapkan dan memfinalisasikan grand desain sampai 2025. Ada bahan difinalkan lagi dalam bentuk perpres," ujar Boediono de depan wartawan seusai rapat membahas reformasi birokrasi di Istana Wapres (3/11 2010).

Reformasi birokrasi menurut Boediono tidak bisa terlaksana satu hari atau dua hari ini. Namun reformasi birokrasi di desain hingga tahun 2025.

"Setiap kementerian maupun pemerintah daerah menentukan sendiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan. Yang utama mereka membuat rencana aksi yang jelas dan terukur," ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, Boediono mengatakan. Pemerintah telah menyiapkan grand design hingga 2025 sedangkan untuk jangka pendek akan ada roadmap nasional dan pelaksanaannya hingga 2014.

"Yang mendalam 5 tahun langkah konkrit. Kedua, pembentukan dari tim-tim reformasi birokrasi nasional, yakni organ aparaturnya yang melakukan. Terutama tim independent dari beberapa tokoh, akademisi dan dunia usaha yang akan memberikan pandangan atau evaluasi terhadap komite," terangnya.