"Di balik Pencitraan Manuver Bambang S"

SALAH seorang Anggota Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo diduga telah melakukan upaya pencitraan melalui hak angket perpajakan. Kuat dugaan pencitraan tersebut dilakukannya dalam rangka manuver politik semata.

"Bambang Soesatyo hendaknya berhati-hati dan lebih arif dalam memberikan komentar. Jangan terkesan dia melakukan pecintraan untuk dirinya dengan memanfaatkan kasus pajak," kata Anggota Dewan Pakar Alumi GMNI yang juga akitivis Prodem, Bob Randilawe di Jakarta, Minggu, (27/2).

Dalam kesempatan itu, Bob juga mengingatkan agar Bambang lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan kepada publik. Ia juga menghimbau agar Bambang lebih mengedepankan cara-cara komprehensif menyikapi persoalan yang dihadapi bangsa ini, termasuk tuduhan Bambang terhadap Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berada dibalik penolakan atas usulan angket perpajakan beberapa waktu lalu.

"Koalisi semestinya merupakan penggabungan kelompok untuk menghadapi tantangan atau masalah dengan menggunakan energi positif. Bukan malah melakukan pencitraan seperti yang dilakukan Bambang Soesatyo," lanjut Bob.

Selayaknya, urai Bob, usai penolakan hak angket perpajakan pada rapat paripurna DPR RI tersebut diikuti dengan langkah para elit politik (partai koalisi) guna mendorong penuntasan proses hukum mafia pajak sesuai mekanisme hukum yang berlaku di negara ini. Termasuk mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus mafia pajak.

"Elit politik (partai koalisi) harusnya memberikan dukungan agar KPK segera menangkap para mafia pajak dari 149 perusahaan seperti yang disebutkan oleh Gayus Tabunan. Bukan malah asyik menggunakan kasus mafia pajak untuk pencitraan diri," pungkas Bob.

Nurdin Halid diancam dibunuh??

Aktual-info.tk  Kisruh di tubuh induk organisasi sepakbola nasional semakin tak sehat. Selain dituntut mundur dari pencalonan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid ada ancaman pembunuhan Nurdin Halid.
Minggu (27/2/2011) malam, pengurus PSSI yang tak ingin disebutkan namanya mengklaim, ada ancaman dari pihak tertentu yang diberikan lewat sms untuk orang dekat Nurdin, isinya bernada ancaman pembunuhan. Inilah salinan sms tersebut:
“Ass pa Ustaz, kasihan Pak Nurdin suruh cepat bikin pernyataan mundur kalau tidak peluru bersarang di badannya, bukan lagi garuda di dadanya, tapi peluru.”
Seperti diketahui, unjuk rasa menuntut Nurdin mundur dari pencalonannya sebagai ketua umum PSSI kian meluas. Dua hari lalu (25/2/2011), Komite Banding pemilihan Komite Eksekutif, Wakil Ketua Umum, dan Ketua Umum PSSI 2011-2015 menolak pengajuan banding George Toisutta dan Arifin Panigoro. Namun pada saat yang sama menganulir Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie.

Selain mengeluarkan keputusan itu, Komite Banding PSSI yang disampaikan ketuanya, Tjipta Lesmana di Hotel Santika, Petamburan, Jakarta Pusat, juga menganulir putusan Komite Pemilihan Exco, Waketum dan Ketum PSSI 2011-2015

kata JK : Ucapan FPI tergolong Makar

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, pernyataan dari Front Pembela Islam (FPI) yang ingin menggulingkan Presiden SBY, tergolong sebagai tindakan makar. Menurut JK, mengkritik pemerintah boleh, tapi tidak dengan cara penggulingan.

"Pernyataan itu bisa disebut makar, itu kalau ingin menggulingkan seperti itu. Ndak bisa. Mengkritik boleh, tapi tidak mengatakan, 'saya gulingkan you sekarang'," kata Kalla pada wartawan di Mataram, Rabu (16/2/2010) siang.

Kalla menyampaikan itu usai dirinya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), melantik pengurus PMI Provinsi NTB, di Mataram. Saat pelantikan, Kalla didampingi Gubernur NTB M Zainul Majdi.

Menurut Kalla, FPI mestinya memberikan dakwah dan pengertian pada umat sehingga tidak melakukan tindakan anarkis.

"Tugas pemimpin agama itu memberikan dakwah yang baik. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin penegakan hukum dengan tegas," ujar Kalla.

Sebelumnya, Jubir FPI Munarman mengkritik pernyataan Presiden SBY yang memerintahkan agar ormas anarkis dibubarkan. Menurut dia, Presiden SBY bisa digulingkan akibat pernyataannya.

Hari ini, Wakil Ketua FPI, Salim Alatas, juga menanggapi kontroversi mengenai seruan FPI untuk menggulingkan pemerintahan SBY. Ini dia sampaikan usai mengikuti pemusnahan DVD porno dan minuman keras ilegal di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (16/2/2011).

"Kalau presiden tidak mau dicubit, ya jangan nyubit," ujar Salim

Badan SAR Nasional Minta Asetnya EDY Tansil ?????

JAKARTA - Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Nono Sampono meminta Wakil Presiden Boediono agar pelabuhan laut eks milik Eddy Tansil "Golden Key" di Bojonegara, Banten, yang kini telantar dijadikan tempat pusat latihan SAR.

Pasalnya, pelabuhan laut yang sudah ada bangunan dan infrastruktur lainnya sudah sangat tepat dan relatif lengkap. Selain tak jauh dari Jakarta, juga hingga saat ini masih menganggur.

"Saya sudah minta ke Pak Wapres, kemarin, dan beliau akan membahasnya lagi. Tempat itu cocok untuk basecamp latihan terkait dengan Badan Latihan Basarnas yang akan segera dibentuk," kata Nono saat dihubungi Kompas di Jakarta, Selasa (15/2/2011) sore.

Kemarin, seusai diterima Wapres Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Nono menyatakan Basarnas segera direvitalisasi untuk peningkatan kinerjanya menyelamatkan dan mencari korban musibah kecelakaan ataupun bencana alam.

Eddy Tansil merupakan salah seorang pelaku korupsi dalam kasus PT Golden Key beberapa tahun lampau, yang hingga tidak ketahuan rimbanya setelah melarikan diri dari tahanan.

Menurut Nono, selama ini, Basarnas belum memiliki Badan Latihan sendiri. "Yang ada hanya sementara saja sehingga kita akan buat secara permanen Badan Latihannya," tambah mantan Komandan Korps Marinir TNI AL, yang baru dua pekan ini diangkat sebagai Kepala Basarnas.

Nono menambahkan, dengan revitalisasi Basarnas, sangat memerlukan pusat latihan bagi sumber daya manusianya. (*)

Busyro dituntut menyelesaikan kasus Gayus Secepat mungkin

Dengan menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas dituntut mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi secepat mungkin. Namun, Busyro tak berani untuk menargetkan jangka waktu penyelesaian sejumlah kasus, terutama kasus Century.

"Saya tidak mudah untuk membuat target 1 bulan pertama kasus Century selesai, kasus Gayus Tambunan selesai. Saya enggak berani dan saya enggak mungkin membuat statement yang dianggap sebagai target, karena itu statement yang tidak terukur. Kalau tidak terukur saya tidak profesional," ujar Busyro dalam jumpa pers di Kantor KY, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2010).

Menurut Busyro, kasus Century maupun kasus Gayus Tambunan merupakan kasus yang sangat mencolok perhatian publik. Terutama kasus Gayus Tambunan yang akhir-akhir ini menjadi semakin 'spektakular' di mata publik.
"Bukan saja karena Gayus Tambunan itu kurang lebih 68 kali keluar masuk rutan, tapi di balik kasus itu sendiri sesungguhnya apa?" ucapnya.

Terhadap kasus Gayus ini, Busyro merasa cukup penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia berpendapat, jika memang terjadi suap-menyuap, maka perlu dilakukan koordinasi antara penegak hukum guna mengetahui siapa di balik penyuapan itu.

"Kalau ada penyuap, tentu ada pihak yang menyuap. Yang menyuap itu korporasi atau
perorangan, ini perlu dilakukan koordinasi," tutur dia.

Sebagai Ketua KPK, Busyro menyatakan, dirinya menghormati usaha dan janji Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo untuk menyelesaikan kasus Gayus ini dalam waktu 10 hari. Namun, dia juga memandang perlu adanya fungsi supervisi dari lembaga penegak hukum lain atas kasus ini.

"Mungkin jatuh temponya besok itu, kalau tidak salah. Tentu nanti perlu segera ada koordinasi dengan Kapolri. Dari hasil itu bisa ditemukan apa capaian-capaian yang sudah ada itu. Nah, itu fungsi-fungsi supervisi di situ," terang Busyro.

Sementara itu, mengenai desakan kepada KPK untuk mengambil alih kasus Gayus, menurut Busyro, hal tersebut sebenarnya secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang. Dia justru melihat perlunya pendekatan secara elegan oleh KPK terhadap kasus tersebut.

Dan menurutnya, hal ini telah diawali oleh pimpinan KPK yang sebelumnya telah menyambangi Kapolri untuk membahas hal tersebut. "Pak Bibit dan Pak Chandra kemarin sudah ke Kapolri, itu langkah yang elegan, saya tinggal meneruskan," janjinya.

Sedangkan terkait penanganan kasus Century, Busyro berjanji untuk menuntaskannya secara transparan dan profesional. "Pokoknya profesional lah, profesional itu ukurannya jelas, plus transparan. Dan tidak ada agenda politik apa pun juga. Agenda politik tidak ada, sentimen politik tidak ada, dan itu memang tidak boleh untuk penegakan hukum," tandasnya.

Wapres: Reformasi Birokrasi Tidak Bisa Satu Hari

JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pemerintah saat ini. Terutama perbaikan birokrasi politik serta reformasi bidang hukum.

"Ini kami rapat lengkap untuk melakukan tindak lanjut dari tugas dan Perpres menyiapkan dan memfinalisasikan grand desain sampai 2025. Ada bahan difinalkan lagi dalam bentuk perpres," ujar Boediono de depan wartawan seusai rapat membahas reformasi birokrasi di Istana Wapres (3/11 2010).

Reformasi birokrasi menurut Boediono tidak bisa terlaksana satu hari atau dua hari ini. Namun reformasi birokrasi di desain hingga tahun 2025.

"Setiap kementerian maupun pemerintah daerah menentukan sendiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan. Yang utama mereka membuat rencana aksi yang jelas dan terukur," ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, Boediono mengatakan. Pemerintah telah menyiapkan grand design hingga 2025 sedangkan untuk jangka pendek akan ada roadmap nasional dan pelaksanaannya hingga 2014.

"Yang mendalam 5 tahun langkah konkrit. Kedua, pembentukan dari tim-tim reformasi birokrasi nasional, yakni organ aparaturnya yang melakukan. Terutama tim independent dari beberapa tokoh, akademisi dan dunia usaha yang akan memberikan pandangan atau evaluasi terhadap komite," terangnya.

Pilpres 2014 Golkar: Prabowo Punya Modal "Nyapres"

JAKARTA,  — Partai Golongan Karya mengakui bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto memiliki modal untuk maju sebagai kandidat presiden pada 2014. Prabowo memiliki kapasitas dan kalkulasi untuk maju menjadi calon presiden.

Beliau mempunyai kans untuk maju jadi capres, itu hak Prabowo.
-- Priyo Budi Santoso

"Beliau mempunyai kans untuk maju jadi capres, itu hak Prabowo. Silakan saja," kata Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di DPR RI, Jakarta, Selasa (2/11/2010).

Menurut Priyo, Partai Golkar sama sekali tidak terganggu atas kesiapan Prabowo menjadi calon presiden. Pasalnya, membicarakan capres adalah hal yang masih terlalu dini mengingat pilpres baru empat tahun kemudian diselenggarakan.

"Masih terlalu pagi untuk membicarakan ini. Saya mempersilakan dengan hormat Prabowo maju sebagai (calon) presiden karena dia memang punya kapasitas dan kalkulasi untuk maju," katanya.
tribunn

NILAH.COM, Jakarta - Kejaksaan Agung sudah menyerahkan salinan keputusan memilih opsi deponir terhadap perkada dua pimipinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah ke DPR untuk diminta pertimbangannya. "Kita sudah kirimkan salinan deponir ke pimpinan DPR," Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Babul Khoir Harahap, di Kejagung Senin (01/10/2010). Kejagung juga telah mengirim surat ke Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Kontitusi (MK) dan presiden. Semua lembaga terkait ini akan dimintai pendapatnya terkait pengenyampingan perkara perkara pemeresan yang dilakukan oleh dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. "Kita hanya minta saran saja. Kalaupun tidak disetujui, tidak apa-apa. Karena tidak mengikat," jelas Babul. Jika sudah dimintai pendapatnya, lanjut Babul, Kejagung akan segera membuat surat keputusan. Sambil menunggu jaksa agung definitif. "SK-nya sambil menunggu jaksa agung tetap (definitif). Tapi keputusannya sudah ada, yaitu deponering," tegas Babul. Seperti diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mendeponir perkara Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra. Demikian diungkapkan Plt Jaksa Agung Darmono di Jakarta, Jumat (29/10/2010). "Untuk menguatkan putusan dari tinjaun secara yuridis, Kejaksaan Agung memberikan wewenang untuk mengesampingkan perkara atau deponeering demi kepentingan hukum," jelas Darmono

Jakarta - Kejaksaan Agung sudah menyerahkan salinan keputusan memilih opsi deponir terhadap perkada dua pimipinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah ke DPR untuk diminta pertimbangannya.

"Kita sudah kirimkan salinan deponir ke pimpinan DPR," Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Babul Khoir Harahap, di Kejagung Senin (01/10/2010).

Kejagung juga telah mengirim surat ke Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Kontitusi (MK) dan presiden. Semua lembaga terkait ini akan dimintai pendapatnya terkait pengenyampingan perkara perkara pemeresan yang dilakukan oleh dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

"Kita hanya minta saran saja. Kalaupun tidak disetujui, tidak apa-apa. Karena tidak mengikat," jelas Babul.

Jika sudah dimintai pendapatnya, lanjut Babul, Kejagung akan segera membuat surat keputusan. Sambil menunggu jaksa agung definitif. "SK-nya sambil menunggu jaksa agung tetap (definitif). Tapi keputusannya sudah ada, yaitu deponering," tegas Babul.

Seperti diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mendeponir perkara Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra. Demikian diungkapkan Plt Jaksa Agung Darmono di Jakarta, Jumat (29/10/2010).

"Untuk menguatkan putusan dari tinjaun secara yuridis, Kejaksaan Agung memberikan wewenang untuk mengesampingkan perkara atau deponeering demi kepentingan hukum," jelas Darmono

Kerja Hanya 20 Menit, Gaji Parlemen Irak Rp200 Jt

Pejabat Irak ternyata dibayar tinggi hanya untuk kerja selama 20 menit. Mereka diperkirakan mengantongi upah sebesar USD22.500 atau sekira Rp200 juta (Rp8.913 per dolar).

Saat anggota parlemen bersiap untuk mengatur pemilihan umum yang mereka sebut "sesi kedua", rakyat Irak justru harus menderita dengan ketidakpastian yang diciptakan para pejabat mereka. 

Selama mengurus peraturan pemilu ini, tiap anggota parlemen akan menginap di hotel mewah dan meraih uang sebesar USD90 ribu atau sekira Rp800 juta untuk tahun ini. Tetapi yang menjadi ironi adalah, umumnya mereka hanya bekerja selama 20 menit dan tidak berhasil meloloskan undang-undang apapun.

Seperti dilansir Associated Press, Senin (1/11/2010), sebagai perbandingan gaji untuk pegawai kelas menengah Pemerintah Irak hanya berkisar USD600 atau sekira Rp5,3 juta per bulannya. 

Banyak pihak yang mengeluhkan tinggi para anggota parlemen ini, mengingat kinerja mereka tidak menghasilkan apapun. Bahkan hingga kini kompromi politik di Negeri Saddam Hussein tersebut masih terus mengalami kebuntuan.

Sejak Juni saat para anggota parlemen bertemu untuk pertama kali selama 20 menit untuk membahas pemilihan umum, praktis tidak ada pertemuan lagi dilakukan. Tetapi para anggota parlemen ini tetap mengambil gaji dan menikmati fasilitas lain yang diberikan. 

Ruhut Imbau Anggota DPR Naik Angkot dan Tagih Janji Foke Atasi Banjir

Jakarta - Kemacetan di Jakarta sudah tidak terkendali. Salah satu penyebabnya adalah volume kendaraan pribadi yang meningkat. Untuk mengatasinya, anggota Dewan bisa menjadikan angkutan umum sebagai alternatif.


"Saya siap pakai angkutan umum. Dan saya kira semua juga sepakat kalau alat transportasinya memadai," kata politisi Demokrat Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/10/2010).

Menurut Ruhut, anggota parlemen di luar negeri juga tidak keberatan saat menggunakan angkutan umum. Hanya saja, alat transportasi di negara tersebut sudah terjamin keamanannya.

Selain itu, penggunaan angkutan umum juga diperlukan karena volume kendaraan yang terus meningkat. "Saya baru tahu kalau tingkat penjualan mobil ada 1.000 motor dan 300 mobil per hari," tegasnya.

Selain kemacetan, Ruhut juga menyoroti soal banjir di Jakarta. Menurut dia, Gubernur DKI Fauzi Bowo harus bertanggung jawab penuh dan memanfaatkan sisa jabatannya dengan baik.
"Janji kampanye Pak Foke harus dipertanggungjawabkan. Setengah jabatan ini harus direalisasikan," tambahnya.

Pada Senin malam, Jakarta nyaris lumpuh. Hujan deras yang melanda sejak siang hari membuat genangan air di mana-mana dan menimbulkan kemacetan. Banjir juga tak terhindarkan.

Menkes Juga Larang Iklan Rokok

Jakarta - Selain melarang iklan susu formula untuk bayi di bawah satu tahun, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih akan melarang iklan rokok. Larangan ini untuk melindungi generasi muda dari bahaya merokok.

"Iklan rokok juga sudah kita buat RPP-nya (Rancangan Peraturan Pemerintah). Baik RPP ASI atau RPP rokok setelah disetujui Presiden kemudian kita proses dengan cara pembicaraan di tingkat Kementerian," kata Menkes.

Hal ini disampaikan Menkes usai melakukan sidak terkait pelayanan pasien Jamkesmas ke RSCM, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (25/10/2010).

Menurut dia, pihak Kemenkes sudah merapatkan soal larangan rokok ini 2 hingga 3 kali. "Kita terus berproses. Pada dasarnya posisi kedua RPP ini sama," ujar dia.

Artinya akan melarang iklan rokok? "Iya sama," jawab perempuan berkacamata ini.

Menkes juga tidak takut atas intervensi siapa pun yang menolak larangan rokok tersebut.

"Yang pasti, saya akan yakin bisa. Kita akan jalan terus. Biarkan proses ini sedikit demi sedikit sampai akhirnya gol. Karena, tujuan kita hanya satu yaitu melindungi generasi muda dari bahaya rokok," papar Menkes.

Menkes sebelumnya akan melarang iklan susu formula untuk anak usia di bawah satu tahun di media massa. Aturan itu juga akan melarang rumah sakit, tempat bersalin atau klinik untuk bekerja sama dengan produsen susu formula.

Aturan atau Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pelarangan tersebut kini sedang digodok oleh Kementerian Kesehatan. Rencananya, larangan itu akan diterapkan pada 2011.

Tenteng Ipad, Misbakhun Bacakan Pledoi kasus L/C Bank Century

Misbakhun menyampaikan langsung pledoinya atas dakwaan pemalsuan dokumen akta gadai dan surat kuasa pencairan deposito dalam penerbitan L/C Bank Century. Dia bacakan dokumen berkas pembelaannya melalui gadget canggih, Ipad.

Di dalam sidang yang berlangsung di PN Jakarta Pusat, Senin (25/10/2010), politisi dari PKS itu menyebut kasus L/C Bank Century sebagai serangan balik SBY-Boediono terhadap Pansus Century. Khususnya kepada dirinya yang merupakan inisiator Pansus Century.

"Pledoi ini saya kasih sub judul 'Saya di Penjara Karena Insiator Kasus Bank Century'," kata Misbakhun sebelum memulai pembacaan pledoi.

Misbakhun yakin awal kasus L/C bermula karena dirinya mendapat mandat rakyat menjadi anggota DPR. Di dalam perjalanannya di parlemen, lahirlah inisiasi sekelompok politisi muda yang dikenal Tim 9 dari 9 partai politik untuk mengungkap skandal dibalik bankrutnya Bank Century.

Tim 9 ini berhasil meyakinkan 503 anggota DPR untuk menandatangani hak angket. Hingga pada 4 Des 2009 dibentuklah Pansus Century dan puncaknya, 3 Maret 2010 DPR memilih opsi C yang menilai adanya terjadi pelanggaran UU dalam bailout Bank Century.

"Hal ini memicu serangan balik penguasa. Tiap hari telepon rumah saya diteror. Usaha kami dipantau, semua file dicopy. Lalu dibuatlah skenario balas dendam politik dan dibuatlah pembuatan opini publik, serangan balik atas opsi C," tegasnya sambil menggeser layar Ipad.

Keanehan hukum yaitu dengan dikeluarkannya surat izin presiden memeriksa anggota DPR dalam waktu 1 hari kerja. "Padahal banyak kasus yang jelas-jelas status hukumnya tapi tak kunjung ditandatangani. Ini rekayasa kasus oleh jaksa dan kepolisian karena kalah dalam kasus Bank Century," ujar Misbakhun yang mengenakan batik warna merah tua.

"Saya tak pernah diperiksa oleh penyidik tapi tiba-tiba saja suda dijadikan tersangka. Inikah kepastian hukum?" gugat mantan aparat Direktorat Jenderal Pajak itu.

Misbakhun membeberkan kasus korupsi antara polisi dan jaksa pada Gayus Tambunan sebagai contoh. Dari nilai dana Rp 28 M direkayasa menjadi Rp 317 juta.

"Ini mengorbankan karier hakim, karena manipulasi hukum menyebabkan hakim tak tahu fakta," tuturnya.

Menurut politisi PKS ini, dari 23 sesi persidangan tak sedikitpun yang mendudukkannya dalam kasus ini. Isi BAP seragam dan pencabutan BAP oleh saksi.

"Ini pencederaan terhadap keadilan hukum. Hukum dikebiri oleh orang yang mampu membeli hukum. Sebagai politisi, saya mencurahkan seluruh pikiran untuk membongkar kasus Rp 6,7 T. Tapi mendapat serangan balik oleh SBY-Boediono," jelas Misbakhun.

Sebagai sindiran, Misbakhun memberikan buku Hukum Perbankan kepada JPU Teguh Suhendro. "Tuduhan demi tuduhan terus mengalir deras dengan sumber tidak jelas. Bagaimana bisa, perikatan perdata dijadikan delik pidana? Jelas-jelas ada penyimpangan hukum. Dari balik sel Bareskrim Mabes Polri, pledoi ini saya buat," tutup Misbakhun.

Sidang yang di pimpin Ketua Majelis Hakim Pramoedhana Kusumaadmadja juga dihadiri oleh Istri Mibakhun. Selain mendengarkan pledoi terdakwa, sidang juga masih terus mendengarkan pledoi kuasa hukum setebal lebih dari 300 halaman yanng dibaca secar bergantian

Ada Laporan Anggota DPR Selingkuh, BK Harus Buat Prioritas

Jakarta - Anggota Dewan selingkuh menjadi salah satu pengaduan yang diterima Badan Kehormatan (BK) DPR. Namun ini bukan berarti BK DPR segera memproses pengaduan ini.

"BK sebaiknya menangani yang jadi prioritas. Misalnya saja anggota yang jadi
terdakwa korupsi, mangkir dari kewajiban, bepergian ke luar negeri," kata pengamat politik UGM Arie Sudjito dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (22/10/2010).

Menurutnya, hal-hal yang berkaittan dengan ranah privat seperti laporan selingkuh itu tidak seharusnya menjadi prioritas.

"BK buat prioritas dulu. Jangan semua hal langsung ditangani. Kalau menangani yang privat dulu, susah nanti," lanjut Arie.

Menurut dia, soal perselingkuhan ada baiknya publik saja yang menilai. Sebab tugas BK lebih berkenaan dengan etika politik dan kedisiplinan anggota.

Dia mengingatkan agar BK DPR tidak terjebak dengan masalah yang kurang prioritas. Karena bisa jadi hal itu sengaja dimunculkan untuk mengaburkan sekian banyak masalah yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih BK.

" Ini seperti waktu kita banyak isu, seperti HAM, korupsi, lalu muncul isu Ariel. Jangan terjebak ke sana," tutur pria yang juga peneliti IRE ini.

Arie khawatir jika BK memprioritaskan masalah privat maka akan terpolitisasi luar biasa. Like and dislike di tubuh BK pun akan muncul.

"Silakan terima pengaduan apapun, tapi sekali lagi buatlah prioritasnya denagn baik. Ingat peran kelembagaan yang ada, jadi sebaiknya keluarkan unsur pribadi untuk membenahi lembaga ini," ucap Arie menutup pembicaraan.

Vena Melinda: Godaan Selingkuh Tak Hanya di DPR

Jakarta - Badan Kehormatan DPR menerima cukup banyak laporan soal perilaku selingkuh anggota Dewan. Bagi anggota Komisi X Vena Melinda, isu selingkuh bisa terjadi di mana pun, tak hanya di parlemen.


"Ya kalau temptation itu tidak hanya di DPR saja. Di profesi lain juga ada, jadi artis juga ada," kata Vena di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/10/2010).

Aktivis perempuan Partai Demokrat ini menilai, masalah perselingkuhan adalah isu sensitif yang harus disikapi secara bijak. Sebab banyak pihak yang bisa memanfaatkan kabar tersebut untuk menjatuhkan kredibilitas orang lain.
Penggemar tarian Salsa ini pun meminta BK DPR mencermati dengan baik setiap laporan yang masuk. Sekaligus membuat investigasi yang baik.

"Laporan itu harus dihargai dan harus ditindaklanjuti dengan dibuktikan kebenarannya. Harus detil, jangan mudah percaya dengan laporan saja," tegasnya.
Untuk menghindari godaan selingkuh, kata Vena, setiap individu harus membatasi diri. Selain itu, pejabat publik harus mengingat amanat yang sudah disematkan pada pundaknya.

"Bagaimanapun kita punya sistem yang baik dan harus menghindari itu. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, ingat itu," pesannya.

Anggota BK Ali Maschan Moesa sebelumnya mengaku telah mendapat banyak laporan soal dugaan selingkuh di DPR. BK sedang memproses itu untuk menghindari adanya upaya pembunuhan karakter dari isu tersebut.

Kemenkeu Jaga Ketat Anggaran Keluar Melalui DIPA

Kemenkeu Jaga Ketat Anggaran Keluar Melalui DIPA

Jakarta - Kementerian Keuangan akan menjaga ketat uang negara yang keluar melalui pencairan anggaran lewat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Herry Purnomo saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (21/10).

Hal ini terkait ditemukannya DIPA palsu yang berasal dari Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu. ''Itu bukan DIPA untuk transfer ke daerah, bentuknya saja sudah berbeda dengan yang asli. Pokoknya kita akan menjaga uang keluar sesuai dengan DIPA yang diterbitkan,'' papar Herry. Menurutnya, Kemenkeu memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat untuk proses pencairan anggaran melalui DIPA. ''Dokumennya tidak mirip dengan yang kita terbitkan, selama ini kita punya SOP yang ketat untuk proses tersebut,'' tegasnya.

DIPA palsu yang saat ini menjadi perbincangan ditemukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Menurut Inspektur Jenderal Hekinus Manao, saat ini Kementerian Keuangan sedang bekerjasama dengan aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Jakarta: Rencana studi banding Badan Kehormatan DPR ke Yunani untuk mempelajari soal etika politik terus menuai pertanyaan. Apalagi anggaran perjalanannya mencapai Rp 2,2 miliar. Pengamat politik Indria Samego menilai, studi banding ini hanya akal-akal untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas DPR tahun 2010 yang tersisa dua bulan lagi. "Anggota DPR itu kan juga perlu jalan-jalan, karena mereka belum pernah ke luar negeri," ujar Indria kepada SCTV, Jumat (20/10) pagi.
Namun, tanggapan berbeda datang dari Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR dari Fraksi Golkar Nudirman Munir. Menurutnya, apa yang dilakukan DPR tidak salah. Bahkan, pimpinan rombongan anggota Dewan ke Yunani ini heran dengan tanggapan negatif masyarakat. "Padahal, manfaatnya jelas," tegas Nudirman.
Sepanjang dua bulan terakhir, jalan-jalan ke luar negeri berkedok studi banding telah dilakukan antara lain Komisi Pendidikan DPR ke Jepang, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Dengan alasan mempelajari soal kepramukaan, mereka menghabiskan dana Rp 2,47 miliar.
Sedangkan Komisi Hukum dan Pemerintahan bertandang ke Inggris yang konon untuk mempelajari soal keimigrasian. Mereka menghabiskan anggaran perjalanan Rp 1,7 miliar.
Komisi Pertanian DPR yang tengah membahas Rancangan Undang-undang Holtiklutura juga tak mau ketinggalan. Mereka ke Belanda dan menghabiskan uang negara Rp 1,6 miliar.
Secara keseluruhan, total anggaran perjalanan DPR dalam tahun anggaran 2010 ini mencapai Rp 170 miliar. Jika begini, masih pantaskah mereka menyebut diri sebagai wakil rakyat?

Rasa Aman Jaman Soeharto Harus Dihadirkan Kembali

Jakarta,  Demokrasi yang tengah berproses di Indonesia dan mendapat dukungan rakyat saat ini, akan terasa pincang bila negara gagal menghadirkan rasa aman di tengah rakyat. Bila rakyat tidak mendapatkan hal itu, maka akan kembali merindukan masa lalu.

"Rakyat akan berpikir masa Soeharto adalah masa yang aman, stabil, walaupun rakyat lupa bahwa aman dan stabil itu akibat politik Soeharto yang sangat represif. Mudah menumpas lawan politik dan tidak demokratis. Menghadirkan rasa aman adalah PR
terbesar pemerintah saat ini," kata fungsionaris Partai Demokrat Rachland Nashidik di sela konferensi pers pemaparan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang Warisan Politik Soeharto di Sekretariat LSI pagi ini.

Dalam kesempatan yang sama pengamat politik Bara Hasibuan mengatakan bahwa rasa aman dan politik yang stabil atau kokoh juga tidak lepas dari figur Soeharto sebagai sosok yang kuat, yang diangap bisa memberikan rasa aman.

"Namun makin lama,rakyat juga tahu ada yang disembunyikan Soeharto sehingga muncul ketidakpuasan yang begitu
besar, yang akhirnya menyumbang kejatuhan Soeharto," kata Bara.

Baik Bara maupun Rachland menilai hasil survei LSI yang menyimpulkan bahwa warisan Soeharto nampaknya sudah berakhir, menunjukkan bahwa rakyat makin mengapresiasi demokrasi, walaupun demokrasi kita masih bolong-bolong akibat praktek korupsi, dan masih miskinnya rakyat Indonesia.

"Rakyat masih percaya demokrasi, walaupun realitanya masih mengecewakan, karena masih belum menyelesaikan permasalahan hidup. Tapi kondisi ini merupakan modal penting, yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah untuk mensejahterakan rakyat," kata Bara.

Sore ini, SBY Lantik Kapolri Timur Pradop

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik Komjen Pol Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, pukul 15.00 WIB, Jumat (22/10/2010).

Informasi pelantikan Timur ini diperoleh dari Biro Pers Istana. Sebelumnya, Presiden menerima kunjungan Ketua Dewan Pers Bagir Manan dan jajarannya, pukul 10.00 WIB.

Menjelang siang, Presiden juga dijadwalkan menerima Pengurus Besar Nadhatul Ulama Periode 2010-2015. Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Agama Suryadharma Ali akan turut mendampingi Presiden.

Sebagaimana diberitakan, Timur merupakan calon tunggal yang disodorkan Presiden SBY ke DPR. Timur berhasil lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Paripurna DPR menyetujui Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan ini menjadi pengganti Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

Kena Asap, Malaysia Minta RI Atasi Kebakaran Hutan

Kuala Lumpur - Selain menimpa Singapura, kebakaran hutan di Sumatera dalam sepekan ini membuat sejumlah wilayah di Malaysia tertutup kabut asap. Pemerintah Malaysia pun berharap pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan untuk mengurangi efek pencemaran udara tersebut.




Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman mengatakan, Kuala Lumpur siap membantu Jakarta menangani masalah kebakaran hutan jika diperlukan.



"Kebakaran hutan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan saja di Indonesia. Tapi karena ini terjadi di Indonesia, kita tidak boleh menduga Indonesia tidak mengambil tindakan apapun," ujar Anifah sebagaimana dikutip kantor berita Bernama, Jumat (22/10/2010).



Asap kebakaran hutan yang paling pekat dari Sumatera ini melanda kota Muar di provinsi Johor, Malaysia. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar di 170 sekolah di wilayah tersebut diliburkan oleh pemerintah daerah setempat hingga Indeks Pencemaran Udara kembali normal.
Bukan saja beberapa wilayah di Malaysia, asap kebakaran hutan dari Sumatera pun juga memasuki Singapura.




Sebelumnya disebutkan, selama sepekan kebakaran hutan di Sumatera terdapat ratusan titik api tersebar di Sumatera. Bahkan pada Senin, 18 Oktober 2010 kemarin, jumlahnya melonjak menjadi 358 titik api.



Namun dalam pantauan terakhir Satelit National Oceanic Atmospheric and Administration (NOAA) 18, titik api di Sumatera sudah berkurang dan terdeteksi hanya 61 titik. Sebanyak 37 titik di antaranya berada di Provinsi Riau.

 

PKS: Dahlan Iskan Ganti Darwin Saleh!

INILAH.COM, Jakarta - Kinerja Menteri ESDM Darwin Zahedi Saleh selama setahun ini dinilai kurang memuaskan. Darwin diusulkan digeser. Orang yang cocok mengisi kursi Darwin adalah Dahlan Iskan.

Demikian diungkapkan anggota Komisi VII dari fraksi PKS, Zulkieflimansyah, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/10/2010).

"Yang cocok jadi Menteri ESDM itu Dahlan Iskan. Saya melihat dia tidak punya kepentingan pribadi," katanya enteng.

Menurutnya, pengalaman Dahlan sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) cukup memadai. Kepemimpinan pemilik grup Jawa Pos ini tegas.

"Di sektor-sektor serius kayak begitu penting orang yang memimpin yang tegas," ujar Zul, sapaan Zulkieflimansyah.

Zul menyadari pergantian menteri berada di tangan Presiden. Darwin bisa diberikan kesempatan lebih banyak untuk melanjutkan kepemimpinannya.

"Menteri ESDM butuh waktu untuk belajar. ESDM itu porto folio yang sangat strategis. Kalau reformasi di ESDM itu jalan, 80% ekonomi Indonesia akan membaik," pungkasnya. [bar]

D